BANDAR LAMPUNG - Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Yuni Karnelis, mengkritik lemahnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan di kawasan resapan air yang memicu peningkatan risiko banjir di wilayah tersebut. Hal ini disampaikannya di sela kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Minggu, (8/3/2026).
Yuni menilai, masifnya pembangunan pemukiman yang mengabaikan fungsi ekologis lahan menjadi salah satu faktor utama penyebab genangan air kian sulit surut saat intensitas hujan tinggi.
Ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk memperketat izin dan pengawasan di lapangan.
“Persoalan banjir ini menjadi perhatian serius. Salah satu yang krusial adalah pembangunan perumahan yang berdiri di kawasan resapan air. Jika tidak diawasi ketat, risiko banjir akan terus meningkat,” ujar Yuni.
Selain masalah tata ruang, politikus ini juga menyoroti tingginya laju sedimentasi pada sungai dan drainase di Bandar Lampung. Penumpukan lumpur, pasir, hingga sampah di saluran air dinilai telah menggerus kapasitas tampung aliran air secara signifikan.
Ia mendorong pemerintah kota untuk konsisten melakukan normalisasi dan pembersihan berkala guna mencegah luapan air ke pemukiman warga.
Menghadapi kompleksitas masalah lingkungan di ibu kota provinsi, Yuni memaparkan rencana Pemkot Bandar Lampung untuk memperkuat kerja sama regional dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.
Fokus kerja sama ini mencakup penanganan masalah lingkungan yang bersifat lintas batas wilayah.
Salah satu solusi jangka panjang yang tengah didorong adalah proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
“Kami mendorong pengolahan sampah menjadi energi. Ini bukan sekadar menyelesaikan masalah tumpukan sampah, tapi juga memberikan nilai tambah berupa manfaat energi bagi masyarakat,” katanya.
0 Komentar