JAKARTA - Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai, mekanisme kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum tidak akan menghapus praktik politik uang. Menurutnya, kepala daerah dipilih lewat DPRD hanya bisa memperkecil praktik politik uang .
"Memperkecil, tidak menghapus (politik uang). Bohong (kalau) menghapus (politik uang)," ujar Siti saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Siti menilai, politik uang pada mekanisme pilkada tak langsung akan berkutat di jajaran elite. Ia menambahkan, kerusakan birokrasi tak akan luas bila pilkada tidak langsung.
"Memperkecil dan permainan uang di elite itu antarmereka. Kerusakan tidak meluas. Kerusakan ndak meluas sampai ke birokrasi, birokrasi sekarang rusak banget. Rusak banget. Serius itu," ujar Siti.
Siti menambahkan, mekanisme pilkada tak langsung itu harus ada aturan ketat pada calon yang akan diusung. Di antaranya, memperketat proses profiling terhadap calon yang akan dipilih DPRD.
"Itu kalau menurut saya. Jadi kalau diteruskan pilkada langsung seperti ini, kita tidak bukan ndak siap, salah kalau kita bilang gitu, tapi kenyataannya seperti ini, rusak kita. Cuma sekadar kompetisi kontestasi pokoke menang, menghalalkan semua cara, aduh pusing saya bilang," katanya. (sdo)
0 Komentar